Indikasi pesangon PHKIndicative termination pay

Kenapa angka ini mengubah keputusanWhy this number changes the decision

Hampir semua riset desain organisasi yang dirujuk di bacaan utama berbasis Amerika Serikat dan Inggris. Di Indonesia, ada satu lapisan yang mengubah seluruh kalkulus, yaitu biaya dan prosedur hukum di depan ketika sebuah pengurangan dilakukan lewat PHK.Almost all the organization design research cited in the main reading is based in the United States and the United Kingdom. In Indonesia, one layer changes the entire calculus: the upfront cost and legal procedure when a reduction is carried out through termination of employment (PHK).

Sejak Maret 2023, payung hukumnya adalah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang dan menggantikan UU No. 11 Tahun 2020. Aturan teknis perhitungan PHK tetap mengacu pada PP No. 35 Tahun 2021, yang sampai 2026 masih berlaku dan belum diganti. Tiga komponen wajib saat PHK: uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Ketiganya berbasis upah yang sama, dengan tabel dan faktor pengali yang berbeda menurut alasan PHK.Since March 2023, the governing law is Law No. 6 of 2023 on Job Creation (Cipta Kerja), which enacted Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 into law and replaced Law No. 11 of 2020. The technical rules for calculating termination remain governed by Government Regulation No. 35 of 2021, which is still in force in 2026 and has not been replaced. Three mandatory components on termination: severance pay (UP), long-service pay (UPMK), and compensation of entitlements (UPH). All three use the same wage base, with different tables and multipliers depending on the reason for termination.

Yang berubah lewat Putusan MK 168/PUU-XXI/2023What changed via Constitutional Court Decision 168/PUU-XXI/2023

Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No. 168/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian uji materi atas klaster ketenagakerjaan UU 6/2023, dengan 21 norma dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dua hal paling penting untuk keputusan right-sizing:On 31 October 2024, the Constitutional Court, through Decision No. 168/PUU-XXI/2023, partially granted the judicial review of the labor cluster of Law 6/2023, with 21 provisions declared conditionally unconstitutional. The two most important points for right-sizing decisions:

• Pesangon kini adalah lantai minimum. Frasa pembatas pada Pasal 156 dinyatakan inkonstitusional, sehingga besaran di PP 35/2021 menjadi standar paling sedikit yang dapat dinaikkan, dan tidak dapat dikurangi kecuali diatur lebih baik dalam PKB. Buruh ter-PHK terbuka peluang menerima lebih dari angka di tabel.Severance is now a minimum floor. A limiting clause in Article 156 was declared unconstitutional, so the amounts in Regulation 35/2021 become a minimum standard that can be raised, and cannot be reduced unless a collective labor agreement (PKB) provides better terms. Terminated workers may receive more than the table figures.
• PHK menjadi langkah terakhir yang berprosedur. Bila pekerja sudah diberi tahu dan menolak PHK, penyelesaian wajib lewat perundingan bipartit secara musyawarah mufakat. Bila bipartit gagal, PHK baru dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap, dan kewajiban kedua pihak tetap berjalan sampai putusan itu inkrah.Termination becomes a procedural last resort. If a worker has been notified and refuses the termination, resolution must go through bipartite negotiation by deliberation toward consensus. If bipartite fails, termination may only proceed after a final and binding decision from the industrial relations dispute body, and both parties' obligations continue until that decision is final.

Sebagai pelengkap, PP No. 6 Tahun 2025 memperbarui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), manfaat bagi pekerja ter-PHK yang dibayar melalui BPJS Ketenagakerjaan dan terpisah dari pesangon yang dibayar pengusaha. Selain itu, MK memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan tersendiri, yang sampai catatan ini disusun masih dalam proses dan belum disahkan. Periksa pembaruan sebelum mengambil keputusan.As a complement, Government Regulation No. 6 of 2025 updated the Job Loss Security program (Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP), a benefit for terminated workers paid through BPJS Ketenagakerjaan and separate from the severance paid by the employer. In addition, the Court ordered the drafting of a standalone labor law, which as of this note is still in process and not yet enacted. Check for updates before deciding.

Tabel dasar yang dipakaiThe base tables used

Dua tabel ini menentukan jumlah bulan upah, sebelum dikalikan faktor pengali menurut alasan PHK. Angka bulan pada tabel memang tidak berubah sejak UU 13/2003, tetapi faktor pengali dan seluruh kerangka hukumnya kini mengikuti UU 6/2023 dan PP 35/2021, dengan penegasan Putusan MK 168/2023.These two tables set the number of months of wage, before applying the reason-based factor. The month figures are unchanged since Law 13/2003, but the factors and the entire legal framework now follow Law 6/2023 and Regulation 35/2021, as affirmed by Constitutional Court Decision 168/2023.

Dari UU 13/2003 ke aturan sekarangFrom Law 13/2003 to today's rules

Yang berpindah bukan angka bulan upah, melainkan faktor pengali, komponen, dan kerangka prosedurnya. Ringkasan perubahan yang paling memengaruhi keputusan right-sizing:What moved is not the month figures, but the multipliers, components, and procedure. A summary of the changes that most affect right-sizing decisions:

Hitung indikasi per karyawanCalculate the indication per employee

Isi data berikut. Hasilnya adalah indikasi lantai minimum menurut regulasi. Perusahaan boleh memberi lebih tinggi, dan PK, PP, atau PKB bisa menetapkan nilai di atas ketentuan ini.Fill in the following. The result is an indication of the regulatory minimum floor. A company may pay more, and the employment contract, company regulation, or PKB may set figures above this.